Toko Online Perlengkapan Haji
Anda berada di: Beranda » Info Haji » Perubahan Kuota Haji Nasional Tahun 2013M/ 1434H Menjadi 168.800
Sabtu, 22 Juni 2013 - 05:31:51 WIB
Perubahan Kuota Haji Nasional Tahun 2013M/ 1434H Menjadi 168.800
Diposting oleh : Pembimbing
Kategori: Info Haji - Dibaca: 4082 kali

Menteri Agama Suryadharma Ali hari ini (21/06) menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 121 Tahun 2013 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M. PenerbitanKMA ini terkait dengan adanya kebijakan pengurangan kuota jamaah haji Indonesia 1434H/2013M oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar 20% dari kuota dasar (211.000).

Dalam KMA 121/2013 ini ditetapkan bahwa kuota haji nasional tahun 1434H/2013M sejumlah 168.800.

“Kuota Haji Nasional berjumlah 168.800; terdiri dari 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus,” terang Anggito ketika melakukan jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (21/06).

Menurut Anggito, kuota haji reguler sebesar 155.200 itu sendiri terdiri dari 154.049 kuota jamaah haji dan 1.151 kuota petugas haji daerah. Dengan jumlah tersebut, berarti kuota petugas haji daerah juga mengalami pemotongan.

“Petugas haji daerah yang masuk dalam kuota jamaah atau Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) juga terpotong,” ujar Anggito.

Anggito menjelaskan, penerbitan KMA 121/2013 ini berpedoman pada PMA 62/2013 tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Yang Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M.

Menurut Anggito, dalam PMA 62/2013 diatur bahwa jamah haji reguler yang telah melunasi BPIH 1434 yang ditunda keberangkatannya adalah yang memenuhi 3 kriteria berikut:

Pertama, berusia 75 tahun atau lebih. “Dengan sangat terpaksa dan memohon maaf untuk jamaah haji yang usianya 75 tahun ke atas ditunda keberangkatanya tahun 2014,” terang Anggito.

Kedua, memiliki keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu antara lain kursi roda, tongkat, dan sebagainya; dan atau

Ketiga, memiliki nomor urut porsi yang terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Selain ketiga kriteria di atas, calon jamaah haji 1434H yang sudah pernah berhaji juga akan ditunda keberangkatannya.

“Jadi, kita akan sisir, kita akan cari jamaah yang sudah berhaji kecuali jamaah pembimbing dan jamaah yang berfungsi memahrami,” kata Anggito.

Setelah calon jamaah haji yang memenuhi kriteria di atas dikeluarkan, maka kemudian dibuat urutan sesuai dengan nomor urut porsi di provinsi atau kabupaten/kota.

Anggito menambahkan bahwa untuk sementara ini, Kemenag berpedoman pada angka 80% : 20%. “80% adalah calon jamaah yang dipastikan berangkat tahun ini, sedang 20% menjadi semacam kuota cadangan,” ujar Anggito.

Namun demikian, lanjut Anggito, jamaah haji berusia 75 tahun ke atas, jamaah haji yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, dan jamaah haji yang sudah pernah berhaji, tidak termasuk dalam cadangan tahun ini.

“Yang sudah pernah berhaji bukan merupakan cadangan tahun ini,” tambah Anggito 

Oleh karena itu, lanjut Anggito, penetapan kuota ini akan berubah apabila Pemerintah Indonesia sudah memperoleh jawaban atas upaya lobi dan diplomasi dari Pemerintah Arab Saudi.

“Penetapan kuota ini akan berubah apabila ada jawaban dari saudi. KMA ini ditetapkan untuk perencnaan dan memastikan jamaah yang berangkat,” terang Anggito.

“Ini bukan kuota akhir, yang masuk dalam cadangan, masih menunggu jawaban dari Saudi,” ulang Anggito.

Terkait progress upaya lobi dan diplomasi, Anggito menjelaskan bahwa sudah ada jawaban dari Wakil Menteri Haji Arab Saudi. “Kita diminta menyampaikan, khususnya yang mengenai kompensasi. Adapun yang lainnya masih dalam pembahasan,” kata Anggito.

Dengan dikeluarkannya KMA 121/2013 ini, maka KMA 58/2013 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut distribusi kuota jamaah haji per provinsi: Aceh (3.140), Sumut (6.588), Sumbar (3.599), Riau (4.036), Jambi (2.108), Sumsel (5.088), Bengkulu (1.292), Lampung (5.026), Babel (732), Kepri (795), DKIJakarta (5.668), Jabar (30.088), Jateng (23.717), DI Yogyakarta (2.474), Jatim (27.323), Banten (6.834), Bali (512), NTB (3.596), NTT (521), Kalbar (1.872), Kalteng (1.080), Kalsel (3.050), Kaltim (2.256), Sulut (561), Sulteng (1.407), Sulsel (5.777), Sultra (1.347), Gorontalo (714), Sulbar (1.155), Maluku (569), Malut (853), Papua Barat (569), dan Papua (853). (Sumber: kemenag.go.id)




Baca juga yang ini:
Jika Anda merasa bahwa informasi di atas bermanfaat buat Anda, ada baiknya Anda luangkan sedikit waktu untuk memberikan saran, kritik, usulan, komentar atau Anda ingin tanya jawab pada tulisan tersebut, kami persilahkan, guna perbaikan website ini. Terima kasih..

Komentar via Facebook :

0 Komentar via Website :

Hal: « Last « Previous 1Next » First »


Isi Komentar :
Nama :
Email :
Komentar
 
 
  (Masukkan 6 kode diatas)